kapal pengawas Operasional Kapal Pengawas Perikanan di Indonesia

Bumi Indonesia dilindungi dengan pasukan militer yang ketat. Tidak hanya di darat, kawasan laut di Indonesia juga tak lepas dari pengawasan. Salah satu cara yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan laut adalah dengan menghadirkan kapal pengawas perikanan.
Kapal pengawas perikanan ini merupakan suatu kapal yang memang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Mengenai seperti apa dan bagaimana operasionalnya bisa Anda simak dalam informasi di bawah ini!
Operasional Kapal Pengawas Perikanan di Indonesia
Kapal pengawas perikanan merupakan suatu kapal yang tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Melainkan jenis kapal ini menjadi suatu penegak hukum di laut di bidang perikanan. Dalam melakukan pengawasan, kapal ini melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Polair dan juga Bakorkamla.
Kapal pengawas perikanan berada didalam ruang lingkup Ditjen PSDKP yang merupakan naungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Didalam melaksanakan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan sendiri dapat memeriksa, membawa, menghentikan dan juga menahan kapal yang diduga melakukan upaya pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diatur dan kemudian diubah menjadi UU nomor 45 Tahun 2009, dalam hal tertentu disebutkan bahwa sebuah Kapal Pengawas Perikanan dalam hal ini pengawas perikanan atau penyidik PNS Perikanan juga dapat melakukan berbagai tindakan khusus termasuk yang berupa penenggelaman.
Berdasarkan informasi menurut peraturan perundang – undangan disebutkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi suatu tanda tertentu untuk melakukan pengawasan serta upaya penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah tata kelola perikanan Negara Republik Indonesia.
Untuk melakukan suatu pengawasan kapal perikanan dilakukan pada wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia atau WPPNRI perlu keteraturan. Semua itu juga termasuk bagian dari pelabuhan perikanan atau pelabuhan dan bukan pelabuhan perikanan, pelabuhan umum yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan, pangkalan pendaratan ikan dan sentra kegiatan nelayan.